Menpora Baru

Prosesi Pelantikan Roy Suryo

Tokoh yang lebih dikenal sebagai pengamat telematika ini, Roy Suryo mengaku tegang sesaat sebelum dilantik Presiden SBY sebagai Menpora baru di Istana Negara.  Pelantikan Roy sebagai Menpora berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.5/P/2013 dilaksanakan hari ini tanggal 15/1/2012 sekitar pukul 15.00 di Istana Negara dihadiri anggota Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) resmi telah melantik Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang baru, Roy Suryo. Pelantikan diikuti seluruh anggota Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II dan pejabat Tinggi Negara. Selain mengangkat Roy, Presiden juga sekaligus mengangkat Susilo Siswoutomo sebagai Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Kepres No.8/M/2013.

Ada tiga tugas utama yang harus segera diselesaikan Suryo. Pertama, mengonsolidasikan Kemenpora, menyangkut lingkup tugasnya yang kini dalam perhatian publik dan dalam proses KPK, yaitu kasus Hambalang. Kedua, melanjutkan prestasi Menpora sebelumnya di ajang Sea Games. Ketiga, bekerja sama dengan KOI dan KONI untuk mengakhiri masalah PSSI.

Agar Roy bisa bekerja dengan maksimal untuk menyelesaikan berbagai masalah di Kemenpora, maka harus banyak konsultasi dengan stafnya. Selain itu, Roy  juga harus konsultasi dengan para pengamat olahraga untuk mengetahui apa saja kelemahan cabang olahraga yang ada di Indonesia saat ini. Keraguan atas terpilihnya Roy Suryo juga disampaikan Sapto Nugroho, anggota Jakmania-supporter fanatic klub Persija Jakarta. Menurut Sapto, terpilihnya Roy Suryo untuk duduk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga tidak tepat. Akibatnya berbagai permasalahan yang membelenggu Kemenpora tidak akan bisa selesai.

SBY memang selalu bikin kejutan dengan memilih Roy untuk mengisi posisi Menpora yang kosong pasca pengunduran diri Andi Mallarangeng. Sebagian masyarakat, menaganggap kabar Roy Suryo sebagai Menpora hanya sebatas isu dan guyonan. SBY seharusnya dapat memilih orang yang mengetahui masalah di Kemenpora dan dapat bertindak cekatan. "Negara ini perlu Presiden dan pejabat cerdas, tahu masalah, bertindak cepat dan tepat. Komitmen pada negara dan integritas pribadi harus tinggi. Negara kok diurus dengan cara main-main dan eksperimen.

Terpilihnya Roy Suryo memang menimbulkan pro-kontra. Apalagi, lelaki Yogyakarta, 18 Juli 1968 ini sangat awam terhadap dunia olahraga. Lelaki bernama lengkap Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Notodiprojo ini berlatar belakang telematika, sangat jauh dari semangat olahraga yang dipenuhi keringat. Roy Surya datang dari komunitas pencinta klub AC Milan yang bernama Milanisti Indonesia. Pengamatan Divisi Event Milanisti Indonesia, Ibnul Fadli sangat meragukan dengan kemampuan Roy Suryo memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Apalagi saat ini di Kemenpora tengah diguncang berbagai masalah seperti tersangkut masalah pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang, prestasi olahraga Indonesia juga terus menurun dan dualisme di tubuh PSSI. Saya ragu dengan kemampuan Roy Suryo. Basic-nya Roy Suryo bukan dari organisasi kepemudaan.

Sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) yang bernaung di bawah Kemenpora, sebelumnya menganjurkan Presiden, sosok Menpora ke depan harus lebih bisa fokus pada bidangnya dan bersih dari persoalan politik, apalagi terindikasi korupsi. Mereka pun sudah mengantongi nama-nama ideal pengganti Andi. Pertama, mantan Ketua Umum DPP KNPI yang saat ini sedang menjabat sebagai wakil presiden Pemuda Dunia, Ahmad Dolly Kurnia. Kedua, Aziz Syamsuddin yang pernah menjabat sebagai Ketua DPP KNPI.

SBY harusnya mempertimbangkan nama-nama sosok muda yang memiliki kemampuan di dunia kepemudaan. Lebih baik memilih figur berdasarkan kemampuannya, bukan didasarkan pada logika bagi-bagi kue kekuasaan. Begitu juga figur muda Aris Mandji yang saat ini aktif sebagai Ketua Dewan pembina Perhimpunan Organisasi Kepemudaan Nasional (Poknas). Selain memliki track record jelas di dunia kepemudaan karena berhasil mengurai persoalan dualisme KNPI, Aris juga pernah menjadi atlet taekwondo tingkat nasional. "Beberapa nama itu harusnya menjadi pertimbangan SBY". Karena bagaimanapun, pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden.

Ada sepuluh OKP yang ikut bersepakat dalam pernyataan tersebut. Mereka adalah Generasi Muda Sriwijaya (GMS), Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK), Gerakan Pemuda Indonesia (GPI), Generasi Muda Pembangunan (GMP), Persaudaraan Pemuda Etnis Nusantara (PENA), Komunitas Muda Telematika Indonesia (KOMTI), Generasi Muda Warga Jaya Indonesia (GM Wargajaya), Angkatan Muda Tarekat Islam (AMTI), Generasi Muda Kiara (GM Kiara), Generasi Muda Kasih Bangsa (GMKB) dan Wiramuda Nusantara.

Waktu sepertinya begitu cepat berputar. Tidak terasa, hanya dalam beberapa hari berselang, pengumuman pengunduran diri dari jabatan publik mulai bermunculan. Ini merupakan fenomena baru. Mengingat, kebiasaan seperti ini amat langka terjadi. Ini bukan Jepang yang mengenal kebiasaan harakiri. Atau seperti Negara maju yang pejabat publiknya langsung mundur walau skandalnya baru sekedar gossip atau berita di TV. Ini terjadi di republik yang kata orang, sebagian besar pejabatnya sudah putus urat malunya. Setelah Hakim Agung Achmad Yemani yang mengundurkan diri, giliran Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Andi Mallarangeng. Walaupun sebagian pihak menduga kemunduran dirinya adalah buntut perbuatan tidak terpujinya sebagai hakim agung. Andi terbilang lebih jujur, mengaku mundur karena sudah dicekal oleh KPK. Andi dicekal keluar negeri setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus pembangunan sarana olahraga di hambalang, Bogor.

Oleh KPK, Andi dinyatakan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas statusnya sebagai Menteri dan sebagai Pengguna Anggaran. Bersama Andi, dua orang lainnya yang juga dicekal adalah Zulkarnaen Mallarangeng dan Arif Taufiqurrahman. Andi harus merelakan kursi empuknya sebagai menteri yang masih mengurusi dualisme kepengurusan di PSSI itu. Bersamaan dengan itu pula, mantan Juru bicara Presiden itu pun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat.


Dalam surat pengunduran dirinya kepada presiden SBY, Andi menyebutkan tiga alasan yang mendasari dirinya mundur dari posisi sebagai menteri. Pertama, status cekal akan membuat dirinya tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai Menpora secara efektif. Kedua, ketidakefektifan dalam mengemban tugas sebagai Menpora ini akan mengganggu Kabinet Indonesia Bersatu II dan dikhawatirkan justru akan memberikan beban pada  Presiden dan Kabinet. Yang terakhir, Andi beralasan ingin berkonstrasi untuk menghadapi permasalahan hukum dan tuntutan hukum terhadapnya.

Kerasnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di tanah air, mau tidak mau, suka tidak suka, mantan menpora Andi harus mengikuti prosedur hukum yang menjerat dirinya. Posisinya sebagai menteri dan sekretaris Pembina di partai penguasa tak menjamin dirinya bebas dari sentuhan hukum. Jalan satu-satunya bagi Andi adalah membuktikannya di pengadilan, apakah bersalah atau tidak. Selain itu, Andi juga harus menanggung harga yang harus dibayar demi mempertahankan citra. Andi dan Partai Demokrat tentu sudah belajar bagaimana publik tak mau kompromi bagi siapa saja yang tersandung kasus hukum. Hanya satu pilihan, Mundur! Bila tidak, Andi akan terus mendapat tekanan dan kehilangan kredibelitasnya di mata publik. Sementara Partai Demokrat bila tak memecat Andi juga akan kehilangan citra dan elektabilitasnya, sesuatu yang tak diharapkan oleh Partai Demokrat setelah kasus yang selama ini menerpa para elitnya.

Dan oleh karena itu, Demokrat tentu tak mau semakin kehilangan banyak hal lagi walaupun di sisi lain bukan perkara mudah bagi Demokrat untuk melepas orang seperti Andi. Mengingat posisi Andi sangat strategis di Demokrat dan juga karena Andi merupakan salah satu orang kepercayaan sang ketua Dewan Pembina.

Akan tetapi, terlepas dari semua hitung-hitungan politis dan pribadi itu, langkah Andi untuk segera mundur tetap patut diapresiasi. Tindakan Andi bisa dibilang ibarat hujan di padang pasir. Walaupun jarang, namun tetap dinantikan sebagai habitus baru para pejabat publik.

Seperti kata Presiden SBY, Andi bisa menjadi contoh bagi pihak lain yang menghadapi kasus serupa. Kita tunggu saja, apakah ada pejabat lain yang melakukan tindakan serupa. Hal lain yang patut diapresiasi dari tindakan Andi ini adalah karena pilihannya itu berdampak baik pada pengusutan dan pengungkapan fakta pada kasus tersebut. Raut muka Presiden SBY tampak tenang meski menteri dari partainya, Demokrat, Andi Mallarangeng mengundurkan diri sebagai Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) dan Sekretaris Dewan Pembina karena terbelit jerat Hambalang.Andi bisa lebih berkonsentrasi, KPK pun tentu akan lebih leluasa dalam menjalankan prosedur hukumnya.

Partai Demokrat yang merasa partainya kerap dipojokan dan dijadikan sasaran pemberantasan korupsi, sudah membayar harga yang sangat mahal akibat ulah segelintir elit yang terjerat kasus dan sebagian lain tetap ngotot tidak mau mundur. Karena saat ini banyak kadernya teribat berbagai kasus korupsi, yakni mulai Muhammad Nazaruddin, Anas Urbaningrum, Angelina Sondakh, Hartati Murdaya, dan yang paling telak Andi Alvian Malarangeng. Itu tidak bisa lepas dari akibat kader Parai Demokrat yang terlibat korupsi.

Partai Demokrat yakin Roy dapat menjalankan tugas sebagai pengganti Andi Mallarangeng. Pak Roy akan membawa nama menteri dari Demokrat. Pak Roy harus dapat mengatasi persoalan-persoalan yang tertunda dan krusial. Masalah tersebut antara lain kisruh PSSI, serta sinergi dengan KONI. "Menpora harus bisa jelaskan kepada masyarakat". Kini tinggal bagaimana Roy bekerja untuk mengatasi berbagai masalah di Kemenpora.

Roy cuma pakar telekomunikasi, Kemenpora di tangan Roy Suryo justru akan menimbulkan banyak masalah. Apalagi kiprah Roy Suryo di olahraga juga sangat minim. Roy lebih di kenal selalu memberikan analisanya mengenai kajian teknis, terutama foto-foto vulgar beberapa artis yang beredar. Roy menjadi nara sumber favorit bagi berbagai media untuk membuktikan foto-foto vulgar sang artis asli atau palsu. Di dunia maya, musuh Roy tidak sedikit, apalagi ketika dia menuduh para blogger adalah tukang tipu. Roy bahkan menuding bahwa defacing (mengubah halaman situs/website pihak lain) yang terjadi pada beberapa situs milik pemerintah dilakukan oleh para blogger dan hacker.

Diantara kekacauan di Kemenpora adalah terkait dualisme kepengurusan PSSI. Susah juga nebaknya, apa saja yang harus ditangani oleh Roy Suryo. Intinya agar kompetisi sepak bola tidak ada dualimes kepengurusan. Kalau ISL kan liga sudah lama terus resmi. Kalau LPI kan ibarat bayi baru lahir. Sekretaris Jenderal KPSI, Togar Manahan Nero, mengaku siap bertemu dengan Roy Suryo, menyinggung rencana sang menpora baru menemui KPSI dan PSSI. Togar menyatakan dari awal KPSI memang selalu berkomitmen menyelesaikan kisruh, termasuk menjalankan MoU. Sebagai warga negara yang baik, kami tentu akan memenuhi panggilan pemerintah. Mungkin Menpora baru ingin meminta penjelasan dan masukan.

Bola sekarang  ada di Pak Roy, jangan sampai lahirkan kontroversi, semua tindakan harus berikan keuntungan bagi masyarakat. 

SBY harusnya dapat mengoptimalkan sisa waktu masa pemerintahannya untuk bekerja lebih serius. Tinggal 1 tahun lebih SBY memerintah. Prinsipnya Presiden bisa angkat siapa saja yg dia mau, jangan pemerintahannya berakhir dengan akhir yg buruk dengan  menggunakan eksperimen dalam mengambil keputusan atau memilih dan menentukan menteri, hal itu akan berdampak pada citra dan kinerja pemerintahan dan berdampak pada kinerja Presiden.

Selamat bertugas Pak Roy Suryo. Bangkitkan prestasi olahraga nasional dan selesaikan konflik sepak bola sampai kasus Hambalang. Buktikan dengan karya nyata.

ol